Pemprov DKI Tambah Anggaran KJP dan KJMU Rp 200 Miliar

JAKARTA, Kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan masyarakat terus ditingkatkan dengan menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Penambahan anggaran itu melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 sebesar Rp 200 miliar.

Baca juga: Hendri Kampai: Mengendalikan Opini Publik, Strategi Efektif Membangun Citra Positif di Era Digital

Hal itu dikemukakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta Timur, Jumat ( 2/8/2024 )

Ia menyebutkan penambahan anggaran dilakukan karena pada tahun ajaran 2024 - 2025  ada siswa SD, SMP, dan SMA baru.

Baca juga: Hendri Kampai: Media Sosial, Senjata Rahasia Humas untuk Mengelola Reputasi

"APBD-P nambah kurang lebih Rp200 miliar ya [untuk KJP-KJMU"  ujarnya.

Sementara itu, menyinggung isu soal 90 persen warga difabel tidak mendapatkan bansos dari Pemprov DKI. Heru mengaku akan memeriksa terlebih dahulu para penerima bansos berdasarkan nama dan alamat masing-masing (by name by address).

Baca juga: Hendri Kampai: Analisis Big Data, Menyingkap 'Insights' Melalui Pengolahan Data Besar

"Ada informasi di Jakarta Timur ya, bahwa difabel 90 persen tidak menerima bansos. Saya akan cek by name by address. Pemprov DKI sangat mudah mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan, " pungkas Heru (hy)

Baca juga: Teknik Menulis Berita 'Feature'

Baca juga: Contoh Penulisan Lead Berita yang Efektif dan Benar

Baca juga: Kaidah Penulisan 'Hard News'